Pasal 19

(1) Pengamanan BMN PKP2B terdiri atas:

• pengamanan administrasi;
• pengamanan fisik; dan
• pengamanan hukum.

(2) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

• pencatatan dan pelaporan BMN PKP2B; dan
• Penatausahaan dokumen perolehan BMN PKP2B.

(3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• pemberian labeling/tagging;
• pemasangan patok;
• pemasangan papan tanda kepemilikan;
• pemagaran;
• penggudangan;
• pelaksanaan patroli;
• pemasangan kamera pengawas; dan/atau
• pemasangan alat pendeteksi asap, alat pemadam api otomatis, hidran, dan alat pemadam api.

(4) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

• Sertipikasi BMN PKP2B berupa tanah;

• perizinan dari pihak yang berwenang untuk mendirikan bangunan;

• penyelesaian penanganan perkara atas BMN PKP2B di pengadilan; dan/atau

• upaya hukum atas BMN PKP2B yang berada dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah.

Bagian Kedua Sertipikasi dan Bukti Kepemilikan