Pasal 7

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang:

• melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
• melakukan penatausahaan BMN atas objek Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
• menetapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
• meneliti usulan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dari Pengguna Barang;
• memberikan persetujuan atas usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sesuai batas kewenangannya;
• memberikan persetujuan perpanjangan waktu pembuatan perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; dan
• melakukan tugas dan kewenangan lainnya terkait Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada:

• Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan
• pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat.

(3) Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat J enderal.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua Pengguna Barang