Pasal 22

( 1) Pengguna Barang menetapkan Penilai Pemerintah K/ L untuk melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

(2) Dalam hal Penilai Pemerintah K/L tidak tersedia,

Pengguna Barang mengajukan permohonan usulan penunjukan Penilai untuk Penjualan Kendaraan

Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada Kantor Pelayanan berdasarkan pertimbangan:

• hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
• penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pelayanan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

minimal memuat:

• penjelasan dan pertimbangan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang; dan
• data administratif Kendaraan Perorangan Dinas yang direncanakan dijual tanpa melalui lelang.