Pasal 13

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/ a tau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pemerintah

Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), dan Batas Maksimal Kumulatif

Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1).