Pasal 19

(1) Dalam rangka pembayaran Dana Kompensasi, Direksi

Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi.

(2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

• kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
• faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
• berita acara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk periode tahunan, dan/atau laporan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Inspektorat Kementerian Keuangan untuk periode bulanan;
• surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan proyeksi Dana Kompensasi; dan
• nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi.