Pasal 21

(1) Permohonan kelompok masa manfaat penyusutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit memuat:

• identitas Wajib Pajak;
• nama harta berwujud;
• tanggal perolehan;
• nilai perolehan; /-/

jdih.kemenkeu.go.id

• masa manfaat menurut Wajib Pajak; dan
• kelompok penyusutan menurut Wajib Pajak;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

• penjelasan terperinci Wajib Pajak mengenai harta berwujud yang paling sedikit memuat:

1. nama harta berwujud;
2. asal perolehan harta berwujud;
3. jumlah harta berwujud;
4. nilai perolehan harta berwujud;
5. alasan/ dasar pertimbangan perkiraan masa manfaat; dan
6. kelompok penyusutan menurut Wajib Pajak;

• spesifikasi harta berwujud dari produsen;
• dokumen perkiraan umur harta berwujud/masa manfaat ekonomis dari penilai publik sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilai publik; dan
• keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, dalam hal pernah memperoleh penetapan untuk harta lainnya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diajukan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Pajak diperolehnya harta berwujud.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai deng~n contoh bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.