Pasal 2

(1) Wali Kota membentuk Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penunjang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.