Pasal 9

(1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan

penyaluran DAK Fisik berdasarkan wilayah kerjanya yang

meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik.

(2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Data Supplier