Pasal 45

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan

pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik.

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan

pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan laporan yang

disampaikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) serta aplikasi

yang mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK

Fisik.

(3) Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik oleh Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan terhadap:

• Penyaluran DAK Fisik yang dilakukan oleh KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa, antara lain meliputi:

1. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan

penyaluran;

1. ketepatan waktu penyaluran DAK Fisik;
2. ketepatan jumlah penyaluran DAK Fisik;
3. kebenaran pembebanan penyaluran DAK Fisik; dan
4. kebenaran penerima penyaluran DAK Fisik.

• Realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah

kepada penerima hak sesuai dengan data kontrak;

• Realisasi capaian keluaran (Output);

• Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik;

• Permasalahan yang dihadapi Pemda dalam pelaksanaan

kegiatan yang didanai dari DAK Fisik;

(4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan pemantauan dan

evaluasi penyaluran DAK Fisik.

(5) Laporan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dapat digunakan

untuk:

• penyusunan kajian mengenai sinkronisasi pelaksanaan

anggaran pusat, daerah, dan desa;

• penyusunan kajian mengenai kondisi fiskal tingkat regional;

dan

• masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan DAK

Fisik.

(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan ke Koordinator KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.