Pasal 4

(1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan:

• Pejabat Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN;
• Pejabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala

Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagai

PPSPM BUN.

(2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berwenang menunjuk

satu atau lebih pegawai yang bertugas sebagai operator

penyaluran dan/ atau pelaporan DAK Fisik.

(3) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

serta operator penyaluran dan/ atau pelaporan DAK Fisik

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Dalam hal Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Verifikasi dan

Akuntansi atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan

Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhalangan, pejabat pelaksana tugas Kepala Seksi Bank,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Seksi

Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal ditetapkan sebagai

pelaksana tugas PPK BUN atau pelaksana tugas PPSPM BUN.

(5) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat saling merangkap.

(6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Dana

Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(7) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

• Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda

tangan PPSPM BUN dan cap/stempel Satker;

• PPSPM BUN disertai dengan spesimen tanda tangan PPK BUN;

dan

• PPK BUN.