Pasal 31

(1) PPK BUN melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan

penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan

penyaluran DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemda dengan

ketentuan;

• batas waktu penerimaan dokumen; dan
• porsi atau besaran nilai penyaluran DAK Fisik per jenis per

bidang/ subbidang.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran berupa foto dengan titik

koordinat yang menunjukan realisasi fisik atas pelaksanaan

kegiatan DAK Fisik per jenis SPP dan per bidang/subbidang yang

disampaikan ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh

Pemda merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemda.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak memenuhi ketentuan, PPK BUN melakukan penolakan

dokumen persyaratan penyaluran.

(5) Pemda dapat mengajukan permintaan perbaikan terhadap

dokumen persyaratan penyaluran yang telah disampaikan

kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sepanjang

DAK Fisik pada periode berkenaan belum disalurkan.

(6) Permintaan perbaikan terhadap dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan oleh

pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pengelolaan keuangan daerah.

(7) Berdasarkan permintaan Pemda sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan

penolakan dokumen persyaratan penyaluran.

(8) Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang

telah diperbaiki.

(9) Permintaan perbaikan dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyampaian

dokumen perbaikan persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sebelum batas waktu

penyampaian dokumen penyaluran DAK Fisik.