Pasal 28

(1) Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal:

• Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara bertahap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau melampaui batas

waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

• Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan/atau Pasal 18 ayat (3)

dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) dan/atau Pasal 18 ayat (7); g

• 25

  • Menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan

penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/ atau

• Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian

penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan disertal surat persetujuan

dari menteri/pimpinan lembaga.

(2) Permintaan penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dilakukan

untuk seluruh atau sebagian pagu DAK Fisik per jenis per

bidang/ subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama

antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian

Negara/ Lembaga.

(3) Pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/ atau

kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK

Fisik per jenis per bidang/ subbidang tidak disalurkan

seluruhnya atau disalurkan sebagian, menjadi tanggung jawab

Pemda.

(4) Dalam hal dilakukan penghentian penyaluran sebagian pagu

DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang, penyaluran DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 22

dikurangi dengan besaran permintaan penghentian penyaluran.

(5) Pemda melakukan penyetoran ke RKUN terhadap DAK Fisik

yang telah disalurkan namun dihentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian Keempat

Rencana Penarikan Kebutuhan Dana