Pasal 22

(1) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara

campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf

c dilakukan dalam hal pada bidang/ subbidang DAK Fisik

terdapat sebagian kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak

dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai rekomendasi dari Kementerian

Negara/ Lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Rekomendasi dari Kementerian Negara/ Lembaga yang telah(3) disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa.