Pasal 17

(1) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara

sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

a dilakukan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan

Juli.

(2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar nilai kegiatan dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik

per jenis per bidang/subbidang.

(3) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar,

yaitu:

• Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
• laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya yang dilampiri dengan:

1. laporan hasil reviu terhadap realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis

per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya dari

Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

1. rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik per jenis

per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya.

• rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang

yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan

tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan

penganggaran yang terintegasi; dan

• daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per

bidang/subbidang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti

pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan

kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan penunjang.

(4) Daftar kontrak per jenis per bidang/subbidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, berisi seIuruh kontrak kegiatan

yang dilaksanakan dan bersifat final.

(5) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 21

Juli.