Pasal 5

(1) Penyediaan Dukungan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk mendukung percepatan Penyediaan Infrastruktur melalui partisipasi dana swasta secara luas serta penggunaan dana APBN, APBD, pemanfaatan BMN, dan/atau pemanfaatan BMD secara optimal.

(2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat ( 1) disediakan, dikelola, dan dikoordinasikan

oleh Menteri dengan memperhatikan:

• kemampuan keuangan negara; I

• kesinambungan fiskal;·
• pengelolaan risiko fiskal;
• ketepatan sasaran penggunaan;
• belanja berkualitas sesuai dengan ketentl!lan peraturan perundang-undangan; dan
• Prinsip LST. . . Pasal6

(1) Dana Fasilitas untuk Fasilitas Pra PDF dan Fasilitas PDF

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari:

• APBN; dan/atau
• sumber lainnya yang sah.

(2) Dana Fasilitas yang bersumber dari APBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dialokasikan dari: a .. belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; atau

• belanja Bagian Anggaran Kementerian Keuangan.

(3) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan dengan mempt':rhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(4) Tata cara penganggaran, pengalokasian, pencairan, dan

pelaporan Dana Fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.