Pasal 2

( 1) Pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur dapat bersumber dari:

• APBN;
• APBD; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui skema:

• KPBU; dan/atau
• Pembiayaan Lainnya.

(3) Skema Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, merupakan skema pembiayaan yang mengombinasikan sumber pembiayaan yang berasal dari:

• dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah; dan
• dana yang berasal dari APBN, APBD, pemanfaatan BMN, dan/atau pemanfaatan BMD.

(4) Dalam rangka mendukung Penyediaan Infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Dukungan Pemerintah.