Pasal 5

(1) Bagian Anggaran diberikan kepada:

• Kementerian yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden; dan
• Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden;
2. memiliki entitas/unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. bukan lembaga ad hoc;
4. Pimpinan Lembaga/Sekretaris Lembaga telah ditetapkan sebagai PA yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari Lembaga yang dipimpinnya, minimal selama 2 (dua) tahun; dan
5. mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang.

(2) Rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diberikan berdasarkan analisis atas:

• pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4;
• efisiensi alokasi anggaran yang dikelola;
• capaian Kinerja anggaran unit organisasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir memiliki nilai sangat baik; dan
• rancangan informasi Kinerja yang diusulkan.

(3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Direktur Anggaran Bidang atas nama

jdih.kemenkeu.go.id

Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan persetujuan/penolakan atas usulan permohonan Bagian Anggaran kepada Lembaga yang mengajukan permohonan Bagian Anggaran.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b belum terpenuhi, maka Lembaga yang

mengajukan permohonan Bagian Anggaran dapat menjadi Satker pada Kementerian yang relevan.