Pasal 49

(1) Satuan biaya selain yang diatur dalam SBM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat menggunakan:

• harga pasar; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis yang berwenang.

(2) Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/ atau fasilitas bagi~ pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN dan Non-ASN yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas rutin Kernenterian/ Lembaga.

(3) Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain untuk:

• honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/ anggota POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar;
• honorarium bagi Non-ASN yang ditugaskan atas amanat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak keuangannya belum diatur; dan/ atau
• fasilitas tambahan bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, yang diamanatkan dalam Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden.

(5) Honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/ anggota

POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lama selama 3 (tiga) tahun.

(6) Dalam hal honorarium sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), telah berlaku selama 3 (tiga) tahun berturut- turut, Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tugas tertentu tersebut untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

(7) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diusulkan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan.

(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai

kajian yang memuat:

• latar belakang;
• dasar hukum;
• relevansi satuan biaya dengan keluaran yang ingin dicapai;
• waktu penerapan satuan biaya;
• kepada siapa satuan biaya diterapkan;
• alasan diperlukan satuan biaya;
• dasar perhitungan atau justifikasi besaran satuan biaya;
• dampak anggaran atas penerapan satuan biaya;

1. kesimpulan; dan

jdih.kemenkeu.go.id

J. data dukung.