Pasal 42

(1) Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

(2) Besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial ditentukan

berdasarkan target/ sasaran dan besaran bantuan per target/ sasaran.

(3) Biaya penyaluran bantuan sosial dialokasikan secara

efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

• besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial;
• jangka waktu penyaluran;
• jumlah penerima bantuan sosial; dan
• sebaran wilayah penerima bantuan sosial.