Pasal 35

(1) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Tugas

Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan alokasi atas penugasan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/ atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:

jdih.kemenkeu.go.id

• lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
• daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
• daerah provinsi dan/ atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
• tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
• memperhatikan karakteristik daerah;
• bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
• bukan untuk Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga:

• memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan ditugaskan untuk tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah, paling lambat pertengahan bulan Juni dan/ atau setelah ditetapkannya pagu anggaran;
• melakukan koordinasi penyusunan RKA Satker sebagai bagian penyusunan RKA-K/L;
• menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit mengatur mengenai:

1. program dan kegiatan yang akan ditugaskan sebagai dasar penugasan bagi Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah; dan
2. mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditugaskan, paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan

• menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada daerah penerima dana Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.