Pasal 29

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dilakukan secara tertulis.

(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas:

• seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan
• saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.

Pasal30

(1) Atas permintaan Pemblokiran dan permintaan

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangari sektor perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, wajib:

• melakukan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan Pemblokiran;
• memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak; dan
• memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak.

(2) · Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan secara seketika setelah permintaan Pemblokiran diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/ atau Entitas Lain.

(3) Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa

Keuangan sektor perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(4) Atas pemberitahuan seluruh nomor Rekening Keuangan

dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan bukti penerimaan.

(5) Pejabat dapat mengajukan kembali permintaan

pemberitahuan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak setelah

jdih.kemenkeu.go.id

diterima pemberitahuan dari Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa Keuangan sektor perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/ atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dalam hal diketahui saldo harta kekayaan Penanggung

Pajak kurang dari Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(6) Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan, Lembaga Jasa

Keuangan sektor perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain wajib memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).