Pasal 12

(1) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan dalam rangka memastikan kepatuhan atas kebenaran pemberitahuan pabean, pemberitahuan Cukai, dan persyaratan yang terkait dengan perizinan TPB atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:

• kesesuaian pemberitahuan jumlah dan jenis barang yang mendapat fasilitas TPB:
• kesesuaian pemberitahuan klasifikasi dan pembebanan tarif atas barang yang mendapat fasilitas TPB:
• kesesuaian pemberitahuan nilai pabean barang atas barang yang mendapat fasilitas TPB:
• pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas barang yang mendapat fasilitas TPB:
• kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan pada TPB: ii kepatuhan IT Inventory, dan/atau
• kesesuaian data terkait perizinan TPB.

(3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• Penerima Fasilitas TPB:
• importir di Pusat Logistik Berikat: C. eksportir di Pusat Logistik Berikat:
• tujuan distribusi Gudang Berikat:
• bursa berjangka dan/atau pasar lelang komoditas di Pusat Logistik Berikat, dan/atau
• penyedia platform e-commerce di Pusat Logistik Berikat.

(4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:

• e-Monitoring, dan/atau
• Pekerjaan Lapangan.

(5) Pekerjaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b dapat berupa:

• pemeriksaan fisik barang: dan/atau

• pengambilan contoh barang (sampel) untuk dilakukan pengujian laboratoris.

(6) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan d, harus melibatkan Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC atau Kantor Pabean yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menerbitkan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.