Pasal 38

(1) Panduan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 huruf b:

• paling kurang memuat:

1. tujuan pembelajaran;

2. jadwal;

3. hak dan kewajiban peserta; dan

4. tata tertib.

• disetujui dan ditandatangani oleh:

1. pejabat administrator di lingkungan Pusdiklat

yang memiliki tugas pengoordinasian

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

sertifikasi kompetensi keuangan negara;

1. pejabat pengawas di lingkungan Pusdiklat yang

melakukan tugas pengoordinasian

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi

kompetensi dan pengembangan sumber daya

manusia di bidang penjenjangan pangkat dan

peningkatan kompetensi baik secara klasikal

maupun jarak jauh; atau

1. pejabat pengawas di lingkungan Balai Diklat yang

memiliki tugas melakukan penyusunan rencana,

penyiapan, penyelenggaraan serta pelaporan

pendidikan dan pelatihan keuangan

negara/kepemimpinan, dan pengembangan

kompetensi tenaga pengajar.

• didistribusikan pada peserta paling lambat hari

pertama penyelenggaraan PJJ.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 4 disusun oleh Pusdiklat dan/atau Balai Diklat

penyelenggara PJJ.

(3) Dalam hal tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat ketentuan sanksi bagi peserta, tata tertib

ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK yang

ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Pemilik Program

atau Kepala Balai penyelenggara PJJ untuk dan atas

nama Kepala BPPK.

Paragraf 7

Pengoordinasian Kebutuhan Penyelenggaraan Pelatihan