Pasal 8

(1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan

rekomendasi persetujuan permohonan kemitraan atau penolakan permohonan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Berdasarkan rekomendasi persetujuan permohonan

kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan BUMPDR.

(3) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat

penetapan BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bank umum berkenaan.

(4) Berdasarkan rekomendasi penolakan permohonan

kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Surat Penolakan Permohonan menjadi BUMPDR kepada bank umum berkenaan.

Bagian Keenam Perjanjian Kemitraan

Pasal9

(I) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara bersama Direktur Utama atau pejabat yang berwenang setingkat Direktur pada BUMPDR melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penyimpanan Dana Reboisasi.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

kurang memuat:

• identitas para pihak;
• ruang lingkup pekerjaan;
• hak dan kewajiban;
• penyampaian laporan;
• denda dan sanksi;
• keadaan kahar (force majeure);
• penyelesaian perselisihan;
• komunikasi dan pemberitahuan; L perubahan atas perjanjian; dan
• jangka waktu perjanjian,

(3) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian,

maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara bersama Direktur Utama atau pejabat yang berwenang setingkat Direktur pada BUMPDR.

IV

BUMPDR

Bagian Pertama Limit BUMPDR