Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud ::lengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Penetapan Peraturan Pemer.:.ntah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undar.g Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umuo dan Tata Cara

Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

1. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau

kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan

sebagaimana tercantun: dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusai1 Bar.ding atau

Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

1. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang

terbit karena Utang PaŢ ak tidak atau kurang dibayar

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang­

Undang KUP.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai beriku t: