Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat:

• kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada Surat Keterangan Bebas; atau
• sebagian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan Bebas pengganti.

(2) Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

• berdasarkan permohonan; atau
• secara jabatan.

(3) Permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.