Pasal 162A

(1) Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan dapat melaksanakan Pengawasan PNBP untuk hal tertentu, berdasarkan:

• arahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 152 ayat (1) huruf g; atau

• usulan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

• adanya temuan tindak kecurangan/fraud atas pengelolaan PNBP;
• adanya kebutuhan pengawasan PNBP di luar rencana pengawasan dan berdampak strategis terhadap keuangan negara;
• adanya permasalahan lain terkait pengelolaan PNBP yang menjadi fokus perhatian Menteri; dan/atau
• hasil evaluasi kinerja pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan PNBP.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: