Pasal 159

(1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 157 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pengelola PNBP.

(2) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

• Menteri dalam hal rekomendasi bersifat strategis dan nasional;
• Direktur Jenderal Anggaran dalam hal adanya rekomendasi antara lain berupa:

1. perbaikan regulasi PNBP;
2. perbaikan proses bisnis PNBP;
3. perbaikan sistem pengelolaan PNBP;
4. permintaan penagihan PNBP;
5. usulan pemeriksaan PNBP;
6. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar;
7. usulan penghentian kerjasama dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP; dan/ atau
8. data indikasi/data pemicu pemeriksaan perpajakan;

• Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b; dan/atau
• Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dalam hal penyampaian rekomendasi tidak termasuk dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut: