Pasal 4

(1) Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi rencana

efisiensi anggaran belanja berdasarkan penetapan besaran efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Kementerian Hukum Kementerian Keuangan

Unan Pribadi, S.H., M.H. Lisbon Sirait, S.E., M.E.

(2) Identifikasi rencana efisiensi anggaran belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi:

• jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
• item belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan/atau
• sumber dana.

(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c diprioritaskan dari anggaran yang berasal dari RM.

(4) Dalam hal sumber dana yang berasal dari RM

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, rencana efisiensi anggaran belanja dipenuhi dari anggaran yang berasal dari PNBP.

(5) Dalam hal sumber dana yang berasal dari RM

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, rencana efisiensi anggaran belanja dipenuhi dari anggaran yang berasal dari:

• Pinjaman dan Hibah;
• RMP terutama yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran;
• PNBP BLU kecuali yang telah disetor ke kas negara; dan/atau
• SBSN dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

(6) Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tetap mempertimbangkan pencapaian target penerimaan perpajakan.