Pasal 16

(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK diberikan kepada

Penerima KIPK.

(2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA KIPK kepada Penyalur KIPK.

(3) Untuk memperoleh pembayaran Subsidi

Bunga/Subsidi Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KIPK mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA KIPK.

(4) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi

Margin KIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

• diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur atas Baki Debet KIPK per akhir bulan sebelumnya; dan
• disertai data dan dokumen pendukung yang terdiri atas:

1. dokumen yang memuat suku bunga/margin kredit/pembiayaan yang berlaku dan besaran suku bunga/margin yang menjadi tanggungan setiap Penerima KIPK;
2. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. rincian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

1. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KIPK; dan
2. arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP.

(5) Dalam hal Penyalur KIPK menyampaikan tagihan

pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK lewat dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, KPA KIPK memberikan peringatan tertulis.

(6) Penyalur KIPK menyampaikan surat pernyataan

penjelasan keterlambatan penyampaian tagihan kepada KPA KIPK atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK bulan

Desember menjadi beban anggaran tahun berikutnya.

(8) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan

merupakan tunggakan atas tagihan negara.