Pasal 6

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 serta kegiatan penunjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada standar biaya di Daerah yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

(2) Dalam pelaksanaan penggunaan:

• DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
• Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di wilayahnya.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang didanai

oleh DBH DR kabupaten/kota, pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.