Pasal 5

(1) Provinsi atau kabupaten/kota dapat menggunakan paling

tinggi 10% (sepuluh persen) dari:

• DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
• Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
• biaya tender;
• honorarium fasilitator kegiatan DBH DR yang dilakukan secara swakelola;
• jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

• penyelenggaraan rapat koordinasi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
• perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.