Pasal 4

(1) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf j dan Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi:

• penguatan perekonomian Daerah yang meliputi:

1. penyusunan dokumen Integrated Area Development oleh bupati/wali kota;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
4. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
5. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
6. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
7. pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan;
8. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan; dan/atau
9. penelitian dan pengembangan.

• pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi:

1. kinerja pengelolaan sampah;
2. kinerja pengelolaan air limbah;
3. kinerja sanitasi lingkungan; dan/atau
4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan,

dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa.

• pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok petani sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan;
• pengelolaan terhadap jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai kewenangannya.
• dukungan dalam rangka pencapaian FOLU Net Sink 2030 meliputi:

1. penyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030;

2. monitoring dan evaluasi FOLU Net Sink 2030; dan/atau

3. pengendalian dan pengawasan FOLU Net Sink

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal dengan mempertimbangkan:

• indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
• kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
• mekanisme penilaian kinerja;
• pengelolaan kegiatan yang didanai dari Sisa DBH DR pada Kabupaten/Kota; dan
• besaran insentif.

(3) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.

(4) Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi:

• DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi; atau
• Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

(5) Dalam hal Sisa DBH DR Kabupaten/Kota berjumlah

kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sisa DBH DR dapat digunakan seluruhnya pada kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).