Pasal 14

(1) Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam hal Daerah telah menyampaikan perbaikan laporan realisasi penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b yang menunjukkan kesesuaian proporsi alokasi kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) serta proporsi kegiatan penunjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi

dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b telah diterima, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan III dan triwulan IV yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan DBH DR Provinsi

dan Sisa DBH DR Provinsi atau laporan realisasi penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sampai dengan semester kedua sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (4) huruf a telah diterima, Menteri Keuangan

melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali DBH triwulan I dan triwulan II yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1).