Pasal 58

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal

19 sampai dengan Pasal 31, dan Pasal 47 sampai dengan

Pasal 50, berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

terhitung sejak Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat

Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) tahun

terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri mengenai Tata

Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat

Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, diatur:

• Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM, harus

memiliki Sertifikat Kompetensi PPK atau PPSPM.

• Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM yang

memiliki pendidikan paling rendah SLTA atau

sederajat dan/atau golongan paling rendah II/a atau

sederajat, dapat mengikuti Penilaian Kompetensi

dengan persyaratan telah menduduki PPK atau

PPSPM paling singkat 2 (dua) tahun dihitung secara

kumulatif, baik berturut-turut atau berselang.