Pasal 8

(1) Penelusuran Informasi Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

melalui Sinergi BAS dilakukan pada tahap:

• perencanaan;
• penganggaran;
• pelaksanaan; dan
• pelaporan.

(2) Penelusuran informasi pada tahap perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal terhadap data dan informasi mengenai rencana kerja Pemerintah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

(3) Penelusuran informasi pada tahap penganggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:

• KEM PPKF dan KUA PPAS, termasuk melalui identifikasi informasi prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan/atau proyek

prioritas nasional dalam KEM PPKF dan KUA PPAS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF;

• rancangan APBN dan rancangan APBD;
• APBN dan APBD beserta perubahannya;
• anggaran tematik Kementerian/Lembaga dan anggaran tematik Pemerintah Daerah;
• anggaran pajak daerah yang ditentukan penggunaannya;
• anggaran belanja wajib; dan/atau
• data dan informasi lainnya dalam rangka pengelolaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

(4) Penelusuran informasi pada tahap pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:

• perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
• laporan keuangan Pemerintah yang bersifat interim dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat interim;
• laporan keuangan Pemerintah konsolidasian yang bersifat interim dan laporan keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian yang bersifat interim;
• laporan statistik keuangan Pemerintah yang bersifat interim dan laporan statistik keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat interim; dan/atau
• data dan informasi lainnya dalam rangka pengelolaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

(5) Penelusuran informasi pada tahap pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:

• laporan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional;
• laporan keuangan Pemerintah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
• laporan keuangan Pemerintah konsolidasian; dan
• laporan statistik keuangan Pemerintah.

Bagian Kesatu Umum