Pasal 65

(1) Pengelola Barang dapat memberikan rekomendasi

penyelesaian terhadap permasalahan berupa penetapan status Penggunaan atas BMN yang tercatat pada 2 (dua) atau lebih Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan dari Kementerian/Lembaga.

(2) Pengajuan rekomendasi penyelesaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

• tidak tercapai kesepakatan dalam pembahasan antar Kementerian/Lembaga hingga tingkat koordinasi lanjutan mengenai penyelesaian Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9); atau
• telah terdapat dokumen kepemilikan BMN dari instansi yang berwenang, dalam hal pencatatan BMN oleh setiap Kementerian/Lembaga salah satunya didasarkan pada dokumen kepemilikan.

(3) Rekomendasi penyelesaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

• penetapan status Penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan penetapan status Penggunaan dari Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f;
• penyerahan BMN kepada Pengelola Barang; atau
• bentuk penyelesaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(4) Dalam hal Pengelola Barang memberikan rekomendasi

penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang:

• menerbitkan revisi atas keputusan penetapan status Penggunaan BMN sebelumnya;
• mencabut keputusan penetapan status Penggunaan BMN sebelumnya; dan/atau
• menerbitkan persetujuan/penetapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Penyelesaian

Paragraf 1 Permohonan