Pasal 6

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara

adalah Pengelola Barang Milik Negara.

(2) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang:

• menetapkan kebijakan Penggunaan BMN;
• memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Penggunaan BMN berupa:

1. penetapan status Penggunaan BMN;
2. penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain atau perpanjangan jangka waktu penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain;
3. Penggunaan sementara BMN atau perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN;
4. penetapan status, pengalihan status, atau penghentian status Penggunaan bersama BMN; dan
5. pengalihan status Penggunaan BMN;

• menetapkan tarif atas BMN yang dioperasikan oleh Pihak Lain;
• memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan skema penetapan status Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pihak Lain menjadi pemanfaatan BMN;
• memberikan pertimbangan atas rencana Pengguna Barang untuk melakukan pengakhiran pengoperasian BMN oleh pemerintah negara lain atau organisasi internasional;
• memberikan alternatif bentuk lain Penggunaan BMN atas permohonan Penggunaan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang;
• menandatangani perjanjian Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
• melakukan penelitian, meminta keterangan atau data tambahan, serta meminta konfirmasi dan klarifikasi atas permohonan Penggunaan BMN;
• melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
• melakukan penatausahaan BMN atas Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
• menerima kembali BMN pada Pengelola Barang yang menjadi objek Penggunaan BMN setelah berakhirnya jangka waktu Penggunaan BMN atau waktu lain sesuai perjanjian Penggunaan BMN; dan
• menetapkan sanksi administratif yang timbul dalam Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang.

(3) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:

• BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
• BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1. yang memiliki bukti kepemilikan, termasuk sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
2. yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan

• BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan berupa penyertaan modal pemerintah pusat, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang- undangan.

(4) Pemberian persetujuan Penggunaan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 meliputi:

• BMN berupa tanah dan/atau bangunan; dan
• BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1. yang memiliki bukti kepemilikan, termasuk sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
2. yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

(5) Pelaksanaan kewenangan oleh Menteri Keuangan

selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada:

• Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan
• pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat.

(6) Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

(7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua Pengguna Barang