Pasal 8

(1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau

pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Pajak.

(2) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• Tahun Pajak
• nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka;
• Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka;
• nama Biro Administrasi Efek;
• Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek;
• jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen);
• persentase kepemilikan saham masing-masing Pihak yang memiliki saham kurang dari 5% (lima persen); dan
• jumlah hari dalam satu Tahun Pajak yang memenuhi persyaratan.

(3) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.