Pasal 28

(1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan calon peserta kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masirtg Kementerian Negara/Lembaga meliputi:

• usu:lan Peserta Uji Kompetensi untuk perpindahan dari jabatan · lain ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN; dan/atau
• usulan Peserta Uji Kompetensi untuk perpindahan dari JF PK APBN ke dalam JF APK APBN.

(2) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

• dokumen persyaratan utama:

1. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
2. ijazah paling rendah:

• D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN;
• D-4 (Diploma Em pat)/ S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN. di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum dan bidang lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina;

1. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
3. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani; I

1. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas clan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. surat pernyataan dari pimpirian unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
3. dokumen pendukung dan hasil kerja selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Keuangan APBN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, meliputi:

• Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN;
• bukti keikutsertaan berupa sertifikat dalam kegiatan seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan/atau
• bukti penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karya Satya.
• dokumen persyaratan tambahan:

1. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN yang masih berlaku;
2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2);
3. dokumen hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai ketentuan yang mengatur mengenai SKJ aparatur sipil negara; dan/ atau
4. dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai format dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

• dokumen persyaratan utama:

1. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. surat keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN dalam sub unsur Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
3. surat keputusan jabatan terakhir;
4. penetapan angka kredit terakhir; dan (

1. ijazah paling rendah D-4 (Diploma Em pat)/ S-1 (Strata Satu) di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum dan bidang lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina.

• dokumen persyaratan tambahan:

1. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/atau
2. dokumen hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai ketentuan yang mengatur mengenai SKJ aparatur sipil negara.

(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

pada masing-masing Kementerian · Negara/Lembaga melakukan verifikasi usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ a tau ayat (3).

(5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan ueulan calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada Unit Penyelenggara.

(6) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menggunakan format usulan sesuai dalam Lai:npiran III hurufB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini.

(7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)

disampaikan melalui e-Jafung.

Bagian Keempat Verifikasi Calon Peserta