Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah untuk peserta didik disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas penduduk Daerah dan bukan Keluarga Menuju Sejahtera.
2. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial dalam 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah setiap peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.
7. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah bank kas umum daerah.
8. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis, dan transportasi.
9. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.