Pasal 10

(1) PNS yang lulus Seleksi UPTB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3), mengikuti seleksi dan/atau mendaftar pada perguruan tinggi dengan ketentuan:

• program studi telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;
• khusus untuk perguruan tinggi dalam negeri, program studi telah memiliki akreditasi paling rendah baik sekali/B, dan perguruan tinggi berkenaan telah memiliki akreditasi unggul/A atau tergolong perguruan tinggi kedinasan;
• khusus untuk perguruan tinggi luar negeri, program studi telah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
• khusus untuk PNS yang akan mengambil pembelajaran melalui sistem jarak jauh, kelas jauh, kelas malam, dan/atau sabtu-minggu, program studi dan perguruan tinggi yang berkenaan harus telah memperoleh izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun PNS:

• belum mendaftar Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c; atau
• telah mendaftar namun tidak lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, PNS dapat mengajukan diri kembali mengikuti Seleksi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(3) Bagi PNS yang sedang menunggu hasil Seleksi

Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi pada saat jangka waktu 3 (tiga) tahun telah selesai, dalam hal PNS lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi maka PNS yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.

(4) PNS yang lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebelum lulus Seleksi UPTB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat diberikan Tugas Belajar

Dibiayai sepanjang:

• PNS yang bersangkutan lulus Seleksi UPTB;
• PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
• Penyelenggara Beasiswa termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); dan
• program studi dan perguruan tinggi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) PNS yang lulus Seleksi perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sebelum lulus Seleksi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a, dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai

sepanjang:

• program studi dan perguruan tinggi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
• PNS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
• PNS yang bersangkutan lulus Seleksi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan kemudian lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b.

(6) Untuk pertama kali, dalam hal seleksi Tugas Belajar yang

diselenggarakan oleh UPTB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka setiap

PNS di lingkungan Kementerian Keuangan:

• dikecualikan dari ketentuan lulus Seleksi UPTB;
• dapat langsung mengikuti Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi perguruan tinggi; dan
• dapat diberikan tugas belajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3 Persiapan dan Penugasan PNS Tugas Belajar Dibiayai