Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah melakukan pembayaran klaim

penjaminan kepada Penerima Jaminan atas porsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) timbul piutang dalam bentuk Regres kepada Terjamin.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian piutang dalam bentuk

Regres kepada Badan Usaha Penjaminan berlaku pula secara mutatis mutandis untuk penyelesaian piutang dalam bentuk Regres kepada Pemerintah.

(3) Kewenangan untuk melakukan penyelesaian piutang

dalam bentuk Regres kepada Terjamin didelegasikan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

BABV

PENGELOLAAN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

Bagian Kesatu Mitigasi Risiko