Pasal 4

(1) Kepala KPKNL bertugas menyelesaikan Piutang Negara

yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.

(2) Kepala KPKNL berwenang memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan Crash Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.