Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA PADA

Pasal 65

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Februari2021

JENDERAL PERBENDAHARAAN,

€

!'

  • Jj ^f^ANTO Cj yrbehn

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERBENDAHARAAN NOMOR PER- /PB/2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA

DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PPK BUN, PPSM BUN, DAN

OPERATOR

KEPUTUSAN KEPALA KPPN XXX SELAKU

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

NOMOR: KEP-...............................

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEJABAT

PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BENDAHARA UMUM NEGARA,

OPERATOR PENYALURAN ), DAN OPERATOR PELAPORAN.................)

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan anggaran dan kelancaran penyaluran ) pada KPPN XXX selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran .................), perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran ), dan Operator Pelaporan.................).

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran *), dan Operator Pelaporan

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

  1. Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30); /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA

UMUM NEGARA, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT

PERINTAH MEMBAYAR BENDAHARA UMUM NEGARA,

OPERATOR PENYALURAN .................*), DAN OPERATOR

PELAPORAN.................*).

PERTAMA : Menunjuk Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran .................*), dan Operator Pelaporar^

KEDUA : 1. Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Operator Penyaluran ................. *) mempunyai tugas dan kewenangan Modul Penganggaran, Komitmen, dan Pembayaran pada aplikasi SAKTI.
  2. Operator Pelaporan .................*) mempunyai tugas dan kewenangan Modul Pelaporan (GL) pada aplikasi SAKTI.

KETIGA : Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

  1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
  4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendah araan Provinsi XXXX;
  6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  7. Kepala KPPN XXXX; dan
  8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di XX pada tanggal xx Bulan... Tahun... Kepala KPPN XXX Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

NAMA

4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KPPN XXX

SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA

ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

FISIK DAN DANA DESA

NOMOR : KEP-.................

TANGGAL : ............................

DIANGKAT DALAM No. NAM A/NIP JABATAN STRUKTURAL JABATAN

  1. XXX/XXX Kepala Seksi Bank Pejabat Pembuat

Komitmen BUN

  1. XXX/XXX Kepala Seksi Verifikasi dan Pejabat Penandatangan Akuntansi/Kepala Seksi Surat Perintah Membayar

Verifikasi, Akuntansi dan BUN

Kepatuhan Internal

  1. XXX/XXX Pelaksana pada xxx Operator Penyaluran

  2. XXX/XXX Pelaksana pada xxx Operator Pelaporan

*•

Kepala KPPN XXX

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa

NAMA

Catatan: Bagi KPPN yang menyalurkan DAK Nonfisik (BOS) mulai tahun 2020, diisi dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS), dan Dana Desa.

Bagi KPPN yang tidak menyalurkan DAK Nonfisik (BOS), diisi dengan DAK Fisik dan Dana Desa.

B. Format Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Tabel Risk Control Management (A. RCM)

KERTAS KERJA PENYUSUNAN LK UAKPA BUN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

KPPN (KODE SATKER): .........................

PERIODE: .............................................

No Dokumen Lengkap Sesuai ______ Keterangan 1 Sistematika Lengkap dan sesuai dengan ND Direktur APK No... *) 2 Lembar Pengesahan: Kata Pengantar Lengkap: Terdapat pada LK Pernyataan Tanggung Jawab Sesuai: Ada Tanda Tangan 3 Face: a Uraian: LRA Lengkap: Terdapat pada LK Neraca Sesuai: mengikuti dengan ND Direktur APK No... *) dan LO data sesuai dengan tabel pada Face LK LPE b Tabel: LRA Lengkap: Terdapat pada LK Neraca Sesuai: mengikuti template ND Direktur APK No... *) dan LO data sesuai dengan laporan basil cetakan aplikasi SAKTI LPE 4 CaLK a Penjelasan Umum Lengkap dan sesuai ND Direktur APK No... *) b Penjelasan Pos LRA: Pendapatan Lengkap: Terdapat pada LK Transfer DAK Fisik Sesuai: mengikuti template ND Direktur APK No... *) dan Transfer Dana Desa data sesuai dengan laporan basil cetakan aplikasi SAKTI Transfer Dana BOS Untuk Dana BOS hanya untuk KPPN yang menyalurkan Dana BOS c Penjelasan Pos Neraca: Piutang PNBP Lengkap: Terdapat pada LK Utang Pihak Ketiga Sesuai: mengikuti template ND Direktur APK No... *) dan Ekuitas data sesuai dengan laporan basil cetakan aplikasi SAKTI d Penjelasan Pos LO Beban Transfer Lengkap: Terdapat pada LK Pendapatan dari Kegiatan Non Sesuai: mengikuti template ND Direktur APK No... *) dan Operasional data sesuai dengan laporan basil cetakan aplikasi SAKTI e Penjelasan Pos LPE Ekuitas Awal Lengkap: Terdapat pada LK Surplus (Defisit) LO Sesuai: mengikuti template ND Direktur APK No... *) dan Transaksi Antar Entitas data sesuai dengan laporan basil cetakan aplikasi SAKTI Ekuitas Akhir

Memuat informasi penting lainnya yang belum f Pengungkapan Penting Lainnya dituangkan pada penjelasan pada CaLK misal: Pengembalian Penerimaan, Koreksi, Retur 5 Lampiran-Iampiran: a LRA, Neraca, LO, LPE Cetakan SAKTI b Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dihasilkan dari aplikasi e-rekon dan sesuai dengan periode LK

Nama kota, Tanggal Kepala Seksi MSKI/VeraKI

(nama penandatangan)

Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

(Matriks Risiko - Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan : UAKPA BUN KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

Akun Signifikan : 1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

  1. Pendapatan dari Kegiatan Non Opersional Lainnya
  2. Utang Transfer

No Proses/Transaksi Utama Risiko Utama Nama Pengendalian Aplikasi Pelaksana Tipe Memadai Utama Pendukung Pengendalian Dokumen Pendukung Pengendalian Asersi Ya/ I

  1. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa a Penyelesaian transaksi Penyaluran - la. Analisis OMSPAN Kasi Syarat Penyaluran Bank Data dari ITDM Completeness Ya dan transfer ke daerah tidak tepat Permasalahan SPAN, dan Kasi OMSPAN: , or Valuation desa dana waktu Keterlambatan proses SAKT1, Verak waktu proses la. Monitoring Acuracy dan
  • Nilai realisasi penyaluran transfer DAK Kertas Kerja verifikasi hingga penerbitan SP2D Right. tidak sesuai Fisik dan Dana Desa pada OMSPAN Data GL dari SPAN, lb. Analisis Laporan Kertas Kerja Keuangan UAKPA BUN Atribut Pengendalian: sesuai ND- lb. Tanda tangan Kasi Verak pada 601 /PB.6/2020 kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN_____________b Monitoring periode Penyaluran la. Monitoring Status OMSPAN, Kasi Bank Proses la.Basil Monitoring ITDM Completeness Ya penyaluran lebih Penyaluran dari 7 Syarat SAKTI Lengkap Penyaluran dari Dokumen , Valuation or (tujuh) hari hingga penerbitan SP2D pada Acuracy dan kerja setelah OMSPAN Right. status dokumen lengkap c Penyajian Transaksi Nilai lb. Rekonsiliasi E-Rekon-LK, Kasi Verak Basil penelusuran Transaksi Dalam ITDM Completeness Ya ke Transfer Daerah dan Transaksi Rekonsiliasi eksternal SPAN, Konflrmasi
← Pasal 64 Lihat Peraturan Lengkap