Pasal 47

(1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan

pemantauan terhadap penyetoran sisa Dana Desa yang

dilakukan oleh bupati/wali kota ke RKUN.

(2) Dalam hal penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN

berdasarkan perekaman Nomor Transaksi Penerimaan

Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan

Berita Acara Rekonsiliasi, KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa meminta kepada bupati/wali kota untuk

segera menyetorkan kekurangan ke RKUN.