Pasal 23

(1) Bupati/wali kota dapat menetapkan pejabat yang

ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar

permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam surat keputusan bupati/wali kota.

(3) Surat keputusan bupati/wali kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat

bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran Dana Desa ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa:

• pada saat pengajuan pertama penyaluran Tahap I;

dan

• dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk.

(4) Surat keputusan bupati/wali kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu tahun

anggaran.

(5) Bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau

pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat

pengantar permintaan penyaluran Dana Desa

bertanggung jawab terhadap kelengkapan persyaratan

penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.