Pasal 22

(1) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran Dana Desa untuk Desa yang layak salur

kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(2) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 disampaikan dalam bentuk dokumen digital

{softcopy).

(3) Pejabat yang menandatangani dokumen persyaratan

penyaluran Dana Desa bertanggung jawab terhadap:

• isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan

• kesesuaian hardcopy dengan softcopy dokumen

persyaratan penyaluran yang diunggah melalui

aplikasi OMSPAN.

(4) Surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dan dokumen persyaratan penyaluran Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

oleh bupati/wali kota kepada KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa dengan surat pengantar.

(5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil

bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.