Pasal 10

(1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum yang

terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

(SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(2) RKD pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuka atas nama entitas Pemerintah Desa.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan daftar RKD ke KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bagian dari lampiran peraturan bupati/wali

kota yang mengatur mengenai alokasi Dana Desa per

Desa.

(5) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan

pencocokan antara daftar RKD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan data rekening Desa pada aplikasi

OMSPAN.

(6) Apabila terdapat perbedaan basil pencocokan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa berkoordinasi dengan pimpinan

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pengelolaan keuangan daerah.

(7) Dalam hal basil koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) bahwa daftar RKD yang disampaikan bupati/wali

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

daftar RKD yang benar, organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah

mengajukan permohonan perubahan Data Supplier ke

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Ketiga

Data Supplier

Paragraf 1

Umum