Pasal 31

(1) Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah membebaskan

Satker dari biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,

meliputi:

• biaya keanggotaan (membership fee);
• biaya pembayaran tagihan melalui ATM dan e-banking,
• biaya permintaan kenaikan batas belanja (iimit);
• biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri

atau rusak,

• biaya penggantian PIN;

• biaya copy Billing Statement;

• biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;

• biaya keterlambatan pembayaran;

• biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat

dibayarkan; dan

• biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja

sama dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(2) Dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, biaya yang

dibebankan pada APBN hanya biaya materai.

(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja

Sama penggunaan Kartu Kredit Pemerintah antara Satker

dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang

menjadi mitra kerj anya.